Pada perang Total Jepang-Tiongkok pada tahun 1937 telah memberi dampak besar bagi negeri-negari Adikuasa yang memiliki koloni di Asia Tenggara. Sejak pertengahan dekade tahun 1930-an Jepang secara terang-terangan menyatakan keinginannya untuk melakukan ekspansi ke belahan selatan bumi, dan hal itu mencapai klimaks tatkala perang di benua Eropa pecah dan wawasan pendapat Jepang untuk ekspansi ke belahan Selatan semakin banyak pendukungnya di dalam masyarakat.

Keadaan Masyarakat Jepang sebelum Tahun 1930-an
Pada tahun 1930-an orang-orang Jepang yang berada di Indonesia, dapat disimak dari perkataan salah seorang pemuka masyarakat Jepang saat itu,yaitu Ishii Taro, seorang pemilik toko di Batavia (kini Jakarta). Waktu itu Ishii berkata :
Didalam tubuh kita yang berdomisili di luar negeripun masih mengalir darah bangsa Jepang yang sama, karena itu bila suatu saat terjadi keadaan darurat yang menyangkut hidup-matinya  tanah air kita, tentunya kita tidak bisa berdiam diri. Tetapi pada saat damai kita harus meninggalkan hal-hal lain selain berusaha bekerja sama dengan orang-orang asing dibidang pertanian ataupun dibidang perdagangan dengan tekad mengakhiri hayat disini. Demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah Asia-Pasifik ini saya anggap hal itu sebagai suatu misi damai yang penting bagi bangsa Jepang saat ini.
Dalam hierarki “masyarakat colonial yang heterogen” ras, kedudukan didalam masyarakat terbagi berlapis, seperti bangsa Eropa dilapisan teratas, kemudian “bangsa asing asal asia” membentuk lapisan menengah dan “Inlander” membentuk lapisan bawah. Di dalam hierarki tersebut bangsa Jepang sejak tahun 1898 secara yuridis diberi kedudukan yang sama dengan bangsa kulit putih dan dapat bergerak dengan aman di bidang perdagangan dibawah perlindungan pihak pemerintah Hindia-Belanda serta dibawah hubungan diplomatic “ Persahabatan Jepang- Hindia-Belanda.” Bila dilihat sepintas hubungan Jepang dengan pemerintah Hindia-Belanda pada akhir tahun 1920-an memberi kesan berjalan secara “bersahabat.”
Meskipun sikap resmi pemerintah Hindia-Belanda terhadap Jepang adalah menjalin hubungan persahabatan, dari artikel-artikel berbahasa Belanda terlihat pula sikap yang bernada anti-Jepang secara lebih terang-terangan.

Perubahan Situasi Internasional dan Masyarakat Jepang di Indonesia
Pada pertengahan akhir dekade tahun 1930-an “hubungan damai” diantara jepang-Hindia-Belanda selama itu menampakkan perubahan besar. Pada tahun 1936 Jepang melepaskan diri dari dua Perjanjian Pengurangan Persenjataan Angkatan Laut, yaitu “Perjanjian London dan Perjanjian Washington.
Pihak pemerintah Hindia-Belanda pada tahap awal perang Jepang Tiongkok masih berpura-pura memperlihatkan sikap tenang. Tetapi surat kabar Toindo Nippo saat irtu sudah sering memberitakan tentang makin meningkatnya kewaspadaan warga sipil masyarakat Belanda terhadap Jepang.
Pemberitaan itu diperkirakan telah memberi dampak yang mendalam bagi orang-orang Jepang di Indonesia dari segi psikologis maupun dari segi kesadaran. Walaupun Jepang mendapat kritik dari masyarakat Belanda, pada mulanya penanganan pihak Jepang atas masalah ini didominasi penanganan yang bersifat moderat tanpa ada warna konfrontatif.
Menghadapi gejolak munculnya rasa anti-Jepang oleh bangsa Belanda, Toindo Nipo pun membantah dengan menulis, “maksud hakiki kebijaksanaan ekspansi ke selatan itu adalah tiada lain m,enyebarluaskan jangkauan sayap ekonomi kita kewilayah Selatan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi secara damai dan sama sekali tidak ada tujuan politis ataupun tujuan memperluas wilayah penguasaan.”

Perubahan Kesadaran Dalam Masyarakat Jepang di Indonesia
Pada akhir pertengahan tahun 1930-an masyarakat Jepang di Indonesia  ada yang menyatakan pendapat yang berlawanan dengan mereka. Kelompok yang menentang kaum moderat secara peka bereaksi terhadap arah perkembangan Negara Jepang. Generasi ini memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi dan juga mengalami masa muda dalam dampak resesi ekonomi serta pergolakan suasana rasionalisme secara langsung.

Kesadaran Situasional dalam Diri Yoshizumi Tomegoro
Yoshizumi Tomegoro bermigrasi ke Batavia pada tahun 1932 untuk bekerja di toko San’yo, toko milik San’yo Toshio yang masih ada pertalian famili dengannya. Di Batavia dia diterima diperusahaan surat kabar berbahasa Jepang Nichi-Ran Shogyo Shinbun. Selanjutnya, sebagian surat yang ditulis Yoshizumi ditujukan untuk kakak laki-lakinya yang kedua. Isi surat tersebut boleh dikatakan secara jelas dapat menggambarkan sudut pandang generasi kedua terhadap Indonesia maupun terhadap situasi politik. Sesudah surat kabar Nichi-Ran Shagyo Shinbun mengganti nama menjadi Toindo nippo. Berita Yoshizumi tersebut bertujuan menghimbau agar masyarakat Indonesia di Jepang bersatu.
Dua bulan setelah Yoshizumi melaporkan dari Bandung dengan tulisannya yang berbunyi”….Mungkinkah ada orang yang tidak mempunyai kesadaran atas makna dan tujuan perang suci ini….,” di Surabaya berdiri asosiasi “Nihon-jin Seinen-kai” (Asosiasi Pemuda Jepang) yang terutama bertanggotakan pemilik toko. Pembentukan Seinenkai (Asosiasi Pemuda) secara terpisah dari Nihon-jin kai (Asosiasi Orang Jepang) merupakan pertama kali dalam masyarakat Jepang di Indonesia.

Pembentukan Surabaya Nihon-jin Seinen-kai
Surabaya Nihon-jin Seinen-kai dibentuk pada tanggal 18 Desember 1938 dengan jumlah anggota 230 orang, yang diresmikan di gedung Nihon-jin Kai-kan. Pergerakan Surabaya Seinen-kai ini rupanya menarik masyarakat Jepang di berbagai daerah.
Sejak tahun baru 1939 menyelenggarakan acara “bangun pagi” di halaman sekolah dasar Jepang. Urutan acara itu dimulai dengan upacara pengibaran bendera kebangsaan, selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Kimigayo, memberi hormat kearah istana kaisar, mengheningkan cipta untuk mendoakan kemenangan bagi prajurit tentara Kaisar, senam sehat radio, mendengarkan mars patriot dan diakhiri dengan upacara penurunan bendera. Disini dapat dilihat suatu proses fermentasi dalam pembentukan “rasa bersatu” dengan tanah air dalam “masa perang” yang lahir dari gerakan secara “spontan.”

Perang Jepang-Tiongkok dan Sekolah Dasar Jepang
Sekolah dasar Jepang di Indonesia pada awal pendiriannya ditetapkan secara resmi sebagai “sekolah dasar di luar negeri bagi orang Jepang” oleh Departemen Pendidikan. Walaupun demikian pendidikan di Sekolah dasar Jepang di Hindia-Belanda mulai kehilangan fleksibilitasnya hingga secara drastic arah pendidikannya mengarah ke “pendidikan rakyat Kaisar”sejak pertengahan akhir tahun 1930-an saat itu di Jepang telah terjadi pembelokan secara drastic arus idiologi ke arah kanan yang secara simbolis dapat diketahui dengan timbulnya peristiwa argumentasi ilmiah mengenai “misi Tenno sebagai bagian dari system Negara.”
Terlebih lagi, pembelokan ke arah kanan tersebut semakin menjadi-jadi dengan timbulnya “situasi amat genting” Negara oleh pecahnya Perang Jepang-Tiongkok. Seiring dengan larutnya situasi Perang Jepang-Tiongkok, sekolah Jepang diberbagai kota memprakarsai penyusunan kumpulan karangan murid sebagai pelipur lara.Seperti telah diuraikan di atas sejak memebesarnya perang Jepang –Tiongkok, masyarakat jepang di Indonesia suka atau tidak suka mulai menyadari posisinya sebagai orang Jepang dan harus menyesuaikan diri dengan situasi baru ini untuk terus hidup di negeri orang.

Toindo Nippo dalam Peran Pembentukan Opini Umum
Sikap masyarakat Jepang di Indonesia yang terguncang oleh perang Jepang –Tiongkok dengan bahan utama berita dalam Toindo Nippo. Esai kolom utama surat kabar tersebut, Taniguchi Goro yang berjudul”Baik-tidaknya perselisihan antara Jepang-Belanda”dengan tanda tangannya sebagai penanggung jawab. Tanggal 7 Desember 1938 opini umum masyarakat Hindia-Belanda tentang haluan teori ekspansi ke Selatan, penyebab kegelisaha Hindia-Belanda dan atmosfer suasana ketidak harmonisan. Argumantasi artikel Taniguchi, masyarakat Jepang tidak menyambut baik ekspansi Jepang, tanah air mereka ke Selatan sebagian kelanjutan dari perang Jepang-Tiongkok ataupun sebagai pelengkap perang itu datang ke Indonesia yang disebut-sebut sebagai “Gudang sumber alam.” Kesadaran masyarakat Jepang di Indonesia bahwa nasib keberadaan masyarakat jepang ditentukan oleh eksistensi Pax Neerlandica secara  merata dimiliki oleh banyak orang Jepang baik pemilik toko maupun pegawai perusahaan besar. Pendapat Taniguchi dalam artikel itu bukan pendapat Taniguchi sendiri. Sikap pendirian Toindo-Nippo pun dapat diartikan menunjukkan pendapat mayoritas masyarakat Jepang di Indonesia pada akhir tahun 1930-an.

Masyarakat Jepang di Indonesia Menjelang Pecah Perang
Harapan pada Perundingan Perdagangan Jepang-Belanda II
Perundingan Pernagangan II antara Jepang-Belanda oleh masyarakat Jepang di Indonesia di pandang sebagai tali penyambung nyawa yang terakhir. Sikap anti Jepang  pihak pemerintah Hindia-Belanda secara fatal memburuk kerena selain adnya tuntutan pihak Jepang yang terlalu melampaui nilai perdagangan selama ini sebagai penyebab langsung, dalam peristiwa itu beberapa pemilik toko Jepang yang hadir mengalami pengeroyokan oleh kurang lebih tiga puluh orang Belanda. Orang-orang  Belanda tersebut memukul mereka sambil meneriakkan kata-kata seperti “Mata-mata,” “Nazi!.” Dan sebagainya. Peristiwa tersebut memberi dampak serius yang menggemparkan bagi sebagian masyarakat Jepang dan dianggapnya sebagai peristiwa yang sangat pedih dan sedih bagi orang sipil yang pertama kali terjadi di Hindia-Belanda.
Dengan memburuknya hubungan diplomatic antara kedua Negara serta semakin tegangnya siyuasi internasional di kalangan masyarakat Jepang di Indonesia pun kesadaran akan situasi kerisis ini semakin mendalam dan meluas. Meskipun demikian kurang lebih satu bulan kemudian masyarakat Jepang di Indonesia menghadapi kondisi yang menghawatirkan, yaitu tindakan pembekuan asset orang Jepang oleh pemerintah Hindia-Belanda. Dengan demikian masyarakat Jepang menerima pukulan yang mematikan.

Seputar Perayaan Koki (tahun kaisar Jepang) 2600 tahun
Sebelum pelaksanaan perayaan koki 2600 tahun masih dalam serangkaian acara peringatan di Tokyo, mulai tanggal 4-8 November diselenggarakan  “Kongres saudara senegara di luar negeri” yang dihadiri 1.500 orang wakil emigrant yang berasal dari 26 negara.untuk memperingati keikut sertaan dalam kongres saudara senegara di luar negeri ini lahir sebuah asosiasi yang bernama “Ran-in Kai”(perhimpunan Hindia-Belanda) sebagai wadah untuk menjalin hubungan akrab sesama emigrant jepan di Indonesia yang berkedudukan di Jepang.

Kegiatan Toindo Kyoei Doshi-kai (Perhimpunan Pendukung Gerakan Persemakmuran Hindia-Belanda)
Sekelompok masyarakat Jepang dengan mengatas-namakan diri sebagai “sekelompok masyarakat Jepang di Jawa pemerhati Jepang” pada tanggal 2 Juni kepada wakil delegasi Yoshizawa menyampaikan resolusi mereka yang menuntut “terlaksananya penarikan total orang Jepang ke tanah air.” Opini masyarakat Jepang yang berhaluan keras boleh dikatakan lahir secara spontan dari dalam masyarakat itu sendiri.
Justru ada hal yang menarik untuk mengetahui maksud Masu dan kawan-kawan, yaitu pembentukan Toindo Kyoeidoshi-kai (Perhimpunan Pendukung gerakan persemakmuran Hindia-Belanda) sebagai bagian dari aktivitas asosiasi itu. Perhimpunan ini bertujuan untuk meningkatkan “kesadaran nasionalisme” masyarakat Jepang di Indonesia, pengumpulan berbagai jenis informasi atau menjalin hubungan dengan para aktivis gerakan kebangsaan yang dianggap simpatisan atau pemerhati Jepang. Dengan dibentuknya perhimpunan ini sebagai “wadah,” Masu membuat system yang dapat menjalin hubungannya dengan sekelompok Machida di Bandung atau dengan sekelompok Sato di Batavia. Aktivitas perhimpunan ini boleh dikatakan merupakan semacam aktifitas spionase oleh orang-orang Jepang di Indonesia. Bersamaan itu pula dibentuk Indonesia Doshi kai yang diketuai oleh Joesoef Hassan.
Aktivitas mereka pada hakikatnya dapat dikategorikan sebagai salah satu dari misi dadakan untuk ekspansi ke Selatan menjelang pecahnya Jepang. Aktivitas ini membuahkan sebuah hasil pula yaitu berhasil mengirim Joesep Hassan ke Jepang.

Kedudukan Bangsa Jepang dalam Gagasan Kebijaksanaan Pendudukan.

Survey mengenai Keadaan nyata Orang Jepang di Indonesia
Dalam situasi nyata yang melarang orang Jepang melakukan aktifitas ekonomi, masyarakat Jepang di Indonesia menghadapi pilihan serius, yaitu memilih pulang ke Jepang atau tetap tinggal. Konsul Jenderal di Batavia, Ichizawa mengantisipasi kemungkinan terjadinya penangkapan missal orang Jepang oleh pemerintah Hindia-Belanda jika terjadi situasi terburuk. “Karenanya kebijaksanaan penarikan masyarakat Jepang ke tanah air memang terpikirkan oleh Ishizawa. Tetapi pada waktu yang sama dia menghadapi dilema, yaitu “jika ia secara terang-terangan menyarankan orang Jepang supaya pulang, hal itu kemungkinannya malah menimbulkan kecurigaan pada pemerintah Hindia-Belanda (bahwa jepang tengah mempersiapkan perang penguntip).”
Tetapi, akhirnya sehubungan dengan adanya pengarahan amanat kebijaksanaan pemerintah Jepang, pihak konsulat jenderal mendorong usaha penarikan orang Jepang ke tanah air dengan bantuan oleh para pengurus asosiasi orang Jepang di berbagai tempat yang tentu saja merasa amat sangat keberatan meninggalkannya.

Pendayagunaan Masyarakat Jepang Setempat dalam Gagasan Pihak Militer
Pada tahun 1941, niat pihak militer dalam “pendayagunaan” masyarakat Jepang diwilayah Selatan semakin menjadi kongkrit. Disini telah jelas bahwa Angkatan Darat menaruh perhatian yang besar pada keberadaan “orang Jepang yang telah berdomosili” diwilayah tersebut dan bermaksud mendayagunakan mereka secara aktif. Untuk sementara waktu, bidang usaha perusahaan Jepang yang direncanakan untuk didatangkan adalah sebagai berikut :
a.Pengilangan
b.Pertambangan : dapat berbentuk usaha patungan dengan penanaman modal dari perusahaan yang ada atau dapat memulai pengoperasian perusahaan dengan memperoleh hak tambang
c.Pertambangan timah dan penyulingannya
d.Perambahan hutan
e.Perikanan
f.Agrobisnis
g.Ekspor-impor dan perdagangan.

Konan Jimotokai
Posisi orang sipil dalam kebijaksanaan pemerintah, selanjutnya akan diringkas aktifitas orang Jepang mantan emigrant sejak perang dimulai dengan mengikuti jejak mereka yang berpusat pada kegiatan Konan Jimotokai.
Sementara pihak orang Jepang yang pulang pun membentuk Jawa Hojin Dogyokumiai Rengokai diketuai oleh Nemoto Eiji (jumlah anggota 476 orang) sebagai wadah untuk menyalurkan keahlian masing-masing orang diberbagai bidang guna bekerjasama dengan pihak militer dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi dan industri. Penanganan pihak pemerintah seperti ini tentunya sangat melapangkan dada orang Jepang ytang sejak kembali ke Indonesia semakin dirundung rasa ketidakpuaskan yang tidak tersalurkan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s